Soppeng,Libasnews.com – Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi semester I tahun 2025 di Aula Kantor Bupati, Kamis (3/7/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., ini bertujuan mengevaluasi penyaluran pupuk dan merumuskan strategi peningkatan efektivitasnya di semester mendatang.
Data menunjukkan serapan pupuk bersubsidi di Soppeng masih rendah. Urea baru terserap 32%, NPK 22%, NPK FH 8,83%, dan pupuk organik 6,18%. Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Alia Warjuni, S.TP., M.Si., memaparkan perubahan regulasi berdasarkan Permentan Nomor 15 Tahun 2025. Peraturan baru ini meliputi penambahan jenis pupuk (ZA dan SP-36), perluasan komoditas penerima manfaat (termasuk ubi kayu), dan perluasan sasaran subsidi ke sektor perikanan. Sistem distribusi pun beralih dari sistem konvensional ke sistem berbasis Penyalur Usaha Dagang (PUD) dan Penyalur Pertanian Tingkat Satuan (PPTS).
Bupati Soppeng menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) serta penindakan tegas terhadap pelanggaran distribusi. Beliau juga mendorong sosialisasi dan edukasi kepada petani terkait regulasi baru. Senada dengan hal tersebut, Pimpinan PT Pupuk Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua, Wisnu Ramadhani, menekankan pentingnya sinergi antar distributor, pengecer, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan pemerintah daerah. Ia juga meminta agar penyuluh melaporkan data petani yang tidak aktif atau berpindah domisili untuk menjaga validitas data penerima manfaat.
Rapat dihadiri oleh Kepala SKPD, Camat, Penyuluh Pertanian, Ketua KTNA, distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, serta perwakilan kelompok tani. Sesi diskusi interaktif turut digelar untuk mengumpulkan masukan dan solusi guna memperbaiki tata kelola pupuk subsidi di Kabupaten Soppeng. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang merata, tepat waktu, dan tepat sasaran bagi petani.
