Soppeng–Libasnews. Com. Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan kesiapannya untuk mengakselerasi program swasembada pangan nasional dalam kunjungan kerja Tim Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Kamis (24/4/2025). Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menegaskan komitmen ini sebagai bentuk dukungan terhadap cita-cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
“Swasembada pangan merupakan pondasi kedaulatan negara dan perlindungan bagi rakyat,” ujar Bupati Suwardi. Ia menjelaskan bahwa program swasembada pangan 2025 merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada dan memperluas cakupan sawah.
Kabupaten Soppeng memiliki luas Lahan Baku Sawah (LBS) 27.417,10 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Namun, untuk mencapai target 69.534 hektar di tahun 2025, diperlukan peningkatan indeks pertanaman. Hingga 24 April 2025, realisasi penanaman baru mencapai 2.166 hektar (52%) dari target 4.236 hektar. Bupati Suwardi optimis target minimal 90% dapat tercapai, dengan optimalisasi lahan rawa (2.374 hektar) dan lahan non-rawa (1.393 hektar).
Suksesnya program ini, menurut Bupati, membutuhkan dukungan sarana produksi pertanian (saprodi), alat mesin pertanian (alsintan), dan infrastruktur yang memadai. Ia juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendorong perubahan cara pikir dan kerja petani agar sesuai dengan perkembangan teknologi budidaya.
Brigjen TNI Wawan Irawan, Koordinator Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat, menekankan pentingnya kolaborasi efektif antar stakeholder, termasuk Dinas Pertanian, Dinas PU, dan Dandim, untuk percepatan program. Program ini ditargetkan selesai lebih cepat dari target empat tahun yang dicanangkan Presiden. Kodim Soppeng didorong menyelesaikan konstruksi sesuai SKB tiga menteri dan membentuk Brigade Swasembada Pangan untuk penyaluran bantuan alat pertanian.
Prof. Dr. Fajri Jufri, Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden, termasuk penyediaan pupuk, benih, alat mesin pertanian, dan penetapan harga gabah Rp 6.500 per kg. Ia menekankan peran aktif TNI dan Polri dalam mengawal panen, serta pentingnya menjaga lahan irigasi agar tidak dialihfungsikan. Kolaborasi pemerintah, petani, dan pihak terkait, serta edukasi teknik pertanian modern dan pengelolaan pasca panen, menjadi kunci keberhasilan.
Kunjungan kerja ini dihadiri Wakil Bupati Soppeng, Dandim 1423 Soppeng, Kepala Balai Perakitan dan Moderenisasi Pertanian Prov. Sulsel, Direktur Polbangtan, Tenaga/Tim Ahli Mentan RI, Kepala Dinas TPHPKP Kab. Soppeng, Kepala Dinas PUPR Kab. Soppeng, Kepala Bulog Kab. Soppeng, Kepala BPS Soppeng, Koordinator penyuluh Kabupaten, dan para Koordinator BPP beserta penyuluh.
